Dinas KUKM Prov. Jabar Kerahkan Security “Arogan”“Pak Bambang tidak ada dan jarang masuk, Pak Ruslan sakit, silahkan lain waktu dan jangan coba-coba ambil foto, menurut salah satu security “R” melototkan mata sangar pada insan Pers”.
Bandung, PI News.
SKPD-SKPD di Pemda Jabar kadang telah berubah menjadi ajang hukum rimba, peraturan yang dikeluarkan atasan ditindak lanjuti secara arogan oleh bawahan atau hal ini sudah diarahkan oleh atasan (Kepala Dinas) suatu inspirasi untuk mengalihkan perhatian dari permasalahan yang sebenarnya, berbagai modus sudah pernah dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menghindar dari sorotan penyalahgunaan anggaran, diantaranya dengan mengatakan tidak ada ditempat sampai hal konyol dan arogan mengarahkan security untuk menghalau siapa saja yang coba-coba mempertanyakan pengalokasian anggaran yang disalahgunakan.
Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, sarana dan prasarana pendukung sangatlah dibutuhkan agar kenyamanan para pejabat suatu instansi dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pov. Jabar, menganggarkan 1Milyar lebih dalam Pengadaan Komputer PC, Note book, Meja kerja, dan tempat tidur pada tahun 2008, yang note bene semua pengadaan ini adalah hal penunjang/pendukung bagian kinerja.
Permasalahan kenyamanan kinerja para pejabat pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov. Jabar, terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Mengacu kepada PP 68 Tahun 2000 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, juga UU No 30 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menanggapi Konfirmasi PI News tertanggal 3 Februari 2009 terkait pengadaan diatas, pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terkesan saling lempar tanggung jawab dan arogan.
“Hal ini sudah diketahui oleh Kepala Dinas, dan jawabannya tanyakan saja Pak Bambang (Humas) atau PPKnya Pak Ruslan, karna ini tugas mereka,” Tegas Sutrisni menghindar. Setiap PI News mencoba menghubungi Bambang, pihak security mengatakan bahwa Pak Bambang tidak ditempat dan jarang masuk, Pak Ruslan sakit, kata security yang tidak memiliki nama di seragam yang dipakai (ada indikasi satpam liar karena tidak memiliki nama di seragamnya)
Menanggapi permasalahan ini beberapa LSM menanggapi dengan berbagai komentar, “Klasik, tapi manjur, modus mengelak dari indikasi KKN yang dipertontonkan Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Prov. Jabar sudah usang,” ujar Toto. S, Sekjen LSM Korek.
“Pejabat sekarang punya moto baru,”Sama-sama kita nikmati dan mari saling lempar tanggung jawab” lanjut Toto tersenyum penuh arti, mari kita sebagai social control, rapatkan barisan dan kita akan monitoring permasalahan ini “dan kita akan meminta pemerintah terkait (Kejaksaan) untuk menindak lanjuti permasalahan ini” Tegas Toto. (Totor Gultom-Rini)
SKPD-SKPD di Pemda Jabar kadang telah berubah menjadi ajang hukum rimba, peraturan yang dikeluarkan atasan ditindak lanjuti secara arogan oleh bawahan atau hal ini sudah diarahkan oleh atasan (Kepala Dinas) suatu inspirasi untuk mengalihkan perhatian dari permasalahan yang sebenarnya, berbagai modus sudah pernah dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menghindar dari sorotan penyalahgunaan anggaran, diantaranya dengan mengatakan tidak ada ditempat sampai hal konyol dan arogan mengarahkan security untuk menghalau siapa saja yang coba-coba mempertanyakan pengalokasian anggaran yang disalahgunakan.
Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, sarana dan prasarana pendukung sangatlah dibutuhkan agar kenyamanan para pejabat suatu instansi dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pov. Jabar, menganggarkan 1Milyar lebih dalam Pengadaan Komputer PC, Note book, Meja kerja, dan tempat tidur pada tahun 2008, yang note bene semua pengadaan ini adalah hal penunjang/pendukung bagian kinerja.
Permasalahan kenyamanan kinerja para pejabat pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prov. Jabar, terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Mengacu kepada PP 68 Tahun 2000 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, juga UU No 30 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menanggapi Konfirmasi PI News tertanggal 3 Februari 2009 terkait pengadaan diatas, pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terkesan saling lempar tanggung jawab dan arogan.
“Hal ini sudah diketahui oleh Kepala Dinas, dan jawabannya tanyakan saja Pak Bambang (Humas) atau PPKnya Pak Ruslan, karna ini tugas mereka,” Tegas Sutrisni menghindar. Setiap PI News mencoba menghubungi Bambang, pihak security mengatakan bahwa Pak Bambang tidak ditempat dan jarang masuk, Pak Ruslan sakit, kata security yang tidak memiliki nama di seragam yang dipakai (ada indikasi satpam liar karena tidak memiliki nama di seragamnya)
Menanggapi permasalahan ini beberapa LSM menanggapi dengan berbagai komentar, “Klasik, tapi manjur, modus mengelak dari indikasi KKN yang dipertontonkan Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Prov. Jabar sudah usang,” ujar Toto. S, Sekjen LSM Korek.
“Pejabat sekarang punya moto baru,”Sama-sama kita nikmati dan mari saling lempar tanggung jawab” lanjut Toto tersenyum penuh arti, mari kita sebagai social control, rapatkan barisan dan kita akan monitoring permasalahan ini “dan kita akan meminta pemerintah terkait (Kejaksaan) untuk menindak lanjuti permasalahan ini” Tegas Toto. (Totor Gultom-Rini)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar